BATAM - Nasib warga penghuni rumah liar di Kampung Tower, Nongsa, semakin memprihatinkan. Mereka dipaksa pindah meskipun belum ada kejelasan terkait ganti rugi. Penggusuran ini berlangsung pada 23 Februari 2025 dan menuai kontroversi lantaran diduga melibatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0316 Batam.
Keterlibatan anggota TNI dalam penggusuran paksa ini dinilai bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Sementara itu, penggunaan TNI dalam konflik sosial harus melalui prosedur yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mengharuskan adanya permohonan bantuan dari pemerintah daerah kepada Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara warga, PT Citra Tritunas Prakasa, dan DPRD, telah disepakati bahwa tidak boleh ada penggusuran sebelum hak ganti rugi masyarakat diselesaikan. Namun, kenyataannya, penggusuran tetap dilakukan.
Seorang warga Kampung Tower yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kebingungannya terhadap peran oknum TNI dalam penggusuran ini.
"Kami bingung, Pak Amri Umar Tanjung yang mengoordinir penggusuran mengaku bekerja di Kodim 0316 Batam. Kami ingin mengadu ke polisi, tapi dibilang kalau ada anggota TNI yang terlibat, pengaduannya harus ke Polisi Militer. Kami hanya meminta keadilan. Sesuai hasil RDP di DPRD, sebelum ganti rugi selesai, tidak boleh ada aktivitas penggusuran. Tapi kenyataannya, kami tetap digusur, bahkan ada warga yang mengalami penganiayaan," ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dandim 0316 Batam, Kolonel Inf Rooy Chandra Sihombing, S.I.P., M.M., belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp terlihat telah dibaca, namun belum mendapat respons. Demi keberimbangan pemberitaan, media akan terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait.
0 Comments